Pemko Padang Panjang Optimalkan Pengendalian Inflasi Melalui Intervensi Pasar dan Koordinasi Lintas Sektor
Admin Sumbarjaya.id
•
14 September 2026, 09:00 WIB
•
5 views
Padang Panjang, Sumbarjaya.id - Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang memperkuat langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi daerah, Senin (14/9/2026).
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tercatat naik menjadi 2,55 persen pada minggu kedua September 2026, dibandingkan minggu sebelumnya yang berada di angka 2,02 persen. Kenaikan ini didominasi oleh komoditas cabai merah, bawang merah, dan pisang.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara daring. Dari pihak Pemko Padang Panjang, rapat diikuti oleh Staf Ahli Wali Kota Alvi Sena (mewakili Wali Kota Hendri Arnis), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam pelaksanaannya, Pemko juga bekerja sama dengan Bulog Cabang Bukittinggi, Kelompok Wanita Tani (KWT), distributor, pelaku usaha, dan masyarakat.
Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah 2026. Sementara itu, data kenaikan IPH yang menjadi dasar pembahasan adalah data dari minggu kedua September 2026.
Rapat koordinasi berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, dengan pusat kendali pemantauan dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang.
Dampak kenaikan harga sendiri terasa hingga tingkat pengecer dan konsumen di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.
Kenaikan harga dan inflasi dipicu oleh beberapa faktor utama:
-Faktor Alam: Terbatasnya hasil panen akibat kurangnya ketersediaan air selama musim kemarau.
-Rantai Pasok: Keterbatasan pasokan di tingkat petani berdampak pada kelangkaan di tingkat pengecer.
-Faktor Nasional: Berakhirnya masa panen di sentra produksi nasional, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang mendorong kenaikan harga cabai merah secara nasional.
Pemko Padang Panjang menerapkan beberapa strategi intervensi, antara lain :
-Pemantauan Rutin: Melakukan pemantauan harga dan stok bahan pokok setiap hari kerja.
-Gerakan Pangan Murah (GPM): Dilaksanakan setiap bulan bekerja sama dengan KWT atau pihak ketiga untuk menyediakan komoditas seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan telur dengan harga terjangkau.
-Operasi Pasar Murah: Bekerja sama dengan Bulog Cabang Bukittinggi untuk menstabilkan harga beras, gula pasir, dan Minyakita.
- Koordinasi Lintas Sektor: Mengajak seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, distributor, petani, hingga masyarakat) untuk menjaga kelancaran distribusi dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasokan.
Staf Ahli Wali Kota, Alvi Sena, menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan respons cepat, terukur, dan berkelanjutan agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak harga. (Edy)
Langkah ini diambil sebagai respons terhadap peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tercatat naik menjadi 2,55 persen pada minggu kedua September 2026, dibandingkan minggu sebelumnya yang berada di angka 2,02 persen. Kenaikan ini didominasi oleh komoditas cabai merah, bawang merah, dan pisang.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri secara daring. Dari pihak Pemko Padang Panjang, rapat diikuti oleh Staf Ahli Wali Kota Alvi Sena (mewakili Wali Kota Hendri Arnis), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam pelaksanaannya, Pemko juga bekerja sama dengan Bulog Cabang Bukittinggi, Kelompok Wanita Tani (KWT), distributor, pelaku usaha, dan masyarakat.
Rapat Koordinasi Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah 2026. Sementara itu, data kenaikan IPH yang menjadi dasar pembahasan adalah data dari minggu kedua September 2026.
Rapat koordinasi berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, dengan pusat kendali pemantauan dari Ruang VIP Balai Kota Padang Panjang.
Dampak kenaikan harga sendiri terasa hingga tingkat pengecer dan konsumen di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.
Kenaikan harga dan inflasi dipicu oleh beberapa faktor utama:
-Faktor Alam: Terbatasnya hasil panen akibat kurangnya ketersediaan air selama musim kemarau.
-Rantai Pasok: Keterbatasan pasokan di tingkat petani berdampak pada kelangkaan di tingkat pengecer.
-Faktor Nasional: Berakhirnya masa panen di sentra produksi nasional, khususnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yang mendorong kenaikan harga cabai merah secara nasional.
Pemko Padang Panjang menerapkan beberapa strategi intervensi, antara lain :
-Pemantauan Rutin: Melakukan pemantauan harga dan stok bahan pokok setiap hari kerja.
-Gerakan Pangan Murah (GPM): Dilaksanakan setiap bulan bekerja sama dengan KWT atau pihak ketiga untuk menyediakan komoditas seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan telur dengan harga terjangkau.
-Operasi Pasar Murah: Bekerja sama dengan Bulog Cabang Bukittinggi untuk menstabilkan harga beras, gula pasir, dan Minyakita.
- Koordinasi Lintas Sektor: Mengajak seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, distributor, petani, hingga masyarakat) untuk menjaga kelancaran distribusi dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasokan.
Staf Ahli Wali Kota, Alvi Sena, menegaskan bahwa pengendalian inflasi memerlukan respons cepat, terukur, dan berkelanjutan agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah gejolak harga. (Edy)
Berita Terkait
