Pemerintah Kota Payakumbuh Gelar Sosialisasi RPL, Kinerja dan Kompetensi ASN Lebih Utama, Bukan Sekedar Mengejar Sertifikat Pelatihan

Payakumbuh, Sumbarjaya.id - Pemerintah Kota Payakumbuh Gelar Sosialisasi RPL, Kinerja dan Kompetensi ASN Lebih Utam Bukan Sekadar Sertifikat Pelatihan

Payakumbuh, Sumbarjaya.id - Wali Kota ayakumbuh Zulmaeta menegaskan bahwa kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diukur dari rekam jejak pengalaman dan kualitas kinerja nyata, bukan sekadar dari banyaknya sertifikat pelatihan yang dikumpulkan.

Penegasan tersebut disampaikan Zulmaeta saat membuka Sosialisasi Relaksasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Kamis (17/9/2026).

Contohnya ibarat sopir, Ia harus memahami bahwa, kendaraannya sekaligus mengenali medan yang dilalui. Kalau tidak, bagaimana bisa membawa Kota Payakumbuh sampai ke tujuan. Jangankan sampai, malah masuk jurang,” ujar Wako Payakumbuh saat memberikan perumpamaan dalam berkendara.

Ia juga mengingatkan jajarannya agar tidak menjadikan seminar, pendidikan dan pelatihan (diklat) semata-mata sebagai ajang berburu sertifikat saja.

"Ilmu yang diperoleh harus mampu diterjemahkan menjadi tindakan dan solusi konkret dalam pelayanan publik," pesannya.

Dalam arahannya, Wako memaparkan prinsip “Trilogi Zuzema” sebagai fondasi ASN Payakumbuh, yakni kejujuran, loyalitas, dan profesionalitas. 

Ia juga menggarisbawahi bahwa, loyalitas harus tegak lurus pada aturan, sementara penempatan jabatan wajib didasarkan pada rekam jejak prestasi, bukan unsur kedekatan.

Langkah dan guna Pemerintah Payakumbuh menggelar sosialisasi RPL ini merupakan terobosan strategis untuk mempercepat profesionalitas tersebut. 

Kemudian, Kepala BKPSDM Kota Payakumbuh, Dafrul Pasi menyampaikan bahwa skema RPL menjadi jalan keluar atas panjangnya antrean pejabat yang belum mengikuti diklat kepemimpinan. 

"Untuk saat ini, Pemko Payakumbuh telah mencatat adanya antrean sebanyak 13 Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT), sebanyak 70 administrator, dan 263 pengawas," tambahnya.

“Keterbatasan anggaran pada 2026 membuat kita hanya mampu membiayai pelatihan delapan pejabat. Jika mengandalkan cara konvensional, menyekolahkan 70 administrator bisa memakan waktu 10 tahun. 

"Melalui skema RPL pada 2027, alokasi anggaran yang sama diproyeksikan mampu menjangkau hingga 52 pejabat administrator. Inovasi dan efisiensi dari Kota Payakumbuh ini, sejalan dengan arahan Pemerintah Pusat," ujar Dafrul. 

Deputi Bidang Transformasi Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Erna Irawati, juga menjelaskan bahwa paradigma pengembangan ASN.

Pada saat ini bergerak dari pendidikan formal menuju pembelajaran empiris yang terhubung langsung dengan pekerjaan, seperti mentoring, coaching, dan penugasan proyek lapangan.

Langkah cepat Payakumbuh juga menuai apresiasi dari di tingkat Provinsi. Kabid Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Sumatra Barat, Youlius Honesti menyebut, Kota Payakumbuh saat ini sebagai daerah pertama di Sumbar yang berinisiatif mengeksekusi skema RPL pada tahun 2026.

Pemerintah Kota Payakumbuh menargetkan implementasi RPL untuk jenjang administrator dapat terealisasi secara maksimal pada 2027, memanfaatkan masa relaksasi aturan yang berlaku hingga 2028 mendatang. (Daus)