Sorotan Serapan Anggaran Masih Rendah, Sekda Pasaman Barat Minta OPD Kejar Realisasi di Atas 50 Persen Hingga September 2026
Admin Sumbarjaya.id
•
07 September 2026, 12:37 WIB
•
11 views
Pasaman Barat, Sumbarjaya.id - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat secara tegas menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Mewakili Bupati Yulianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan menaikkan realisasi keuangan di atas 50 persen hingga akhir September 2026.
Penegasan itu disampaikan Sekda saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capaian Kinerja OPD di Auditorium Kantor Bupati Pasaman. Rapat dihadiri Staf Ahli, para Asisten, serta pimpinan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pasaman Barat, Senin (7/9/2026).
Bedah Realisasi Setiap OPD, Sorot Kendala Dana Transfer.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Evaluasi mencakup realisasi dari berbagai sumber pendanaan: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer Ke Daerah (TKD), hingga APBD Kabupaten Pasaman Barat.
"Kerja setiap OPD kita bedah. Kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan," tegas Doddy.
Sekda mengakui realisasi anggaran sejumlah OPD masih berada di bawah target. Kendala utama yang muncul berupa hambatan teknis, terutama pada pelaksanaan program yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Kejar Realisasi, Selesaikan Administrasi Tanpa Tunda.
Mengingat sisa waktu tinggal tiga bulan, Sekda meminta pimpinan OPD memanfaatkan waktu secara maksimal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan serapan anggaran.
Tak hanya soal keuangan, penyelesaian administrasi dan pengambilan keputusan juga harus dipercepat agar pelaksanaan di lapangan tidak terhambat.
"Kalau ada surat keputusan yang mendesak, segera komunikasikan dengan pimpinan, meskipun pimpinan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Jangan sampai pekerjaan tertunda karena proses yang lambat," imbaunya.
Selain itu, Sekda menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meminta seluruh OPD tetap responsif terhadap permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kecepatan dan ketepatan penyampaian data, kata dia, berkaitan langsung dengan kepentingan dan peringkat daerah.
Publikasi Pembangunan Kunci Akuntabilitas.
Di akhir arahannya, Sekda juga mengajak seluruh ASN untuk aktif mengikuti dan menyebarluaskan informasi pembangunan melalui akun media sosial resmi Dinas Kominfo (Facebook, Instagram, dan TikTok).
"Tanpa publikasi, masyarakat maupun pemerintah pusat tidak akan mengetahui hasil kerja yang telah kita lakukan," pungkasnya.
Melalui rapat monev ini, Pemkab Pasaman Barat berharap seluruh OPD segera menindaklanjuti temuan evaluasi, mempercepat pelaksanaan program, dan mengoptimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran 2026. (Adi)
Mewakili Bupati Yulianto, Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Doddy San Ismail, meminta seluruh OPD mempercepat pelaksanaan program dan menaikkan realisasi keuangan di atas 50 persen hingga akhir September 2026.
Penegasan itu disampaikan Sekda saat memimpin Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Capaian Kinerja OPD di Auditorium Kantor Bupati Pasaman. Rapat dihadiri Staf Ahli, para Asisten, serta pimpinan seluruh OPD di lingkungan Pemkab Pasaman Barat, Senin (7/9/2026).
Bedah Realisasi Setiap OPD, Sorot Kendala Dana Transfer.
Dalam rapat tersebut, masing-masing OPD memaparkan capaian kinerja, realisasi anggaran, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
Evaluasi mencakup realisasi dari berbagai sumber pendanaan: Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Transfer Ke Daerah (TKD), hingga APBD Kabupaten Pasaman Barat.
"Kerja setiap OPD kita bedah. Kita lihat serapan anggarannya dan sejauh mana realisasi yang dapat dicapai hingga akhir tahun, termasuk target yang harus diselesaikan," tegas Doddy.
Sekda mengakui realisasi anggaran sejumlah OPD masih berada di bawah target. Kendala utama yang muncul berupa hambatan teknis, terutama pada pelaksanaan program yang bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.
Kejar Realisasi, Selesaikan Administrasi Tanpa Tunda.
Mengingat sisa waktu tinggal tiga bulan, Sekda meminta pimpinan OPD memanfaatkan waktu secara maksimal untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan serapan anggaran.
Tak hanya soal keuangan, penyelesaian administrasi dan pengambilan keputusan juga harus dipercepat agar pelaksanaan di lapangan tidak terhambat.
"Kalau ada surat keputusan yang mendesak, segera komunikasikan dengan pimpinan, meskipun pimpinan sedang melaksanakan tugas di luar daerah. Jangan sampai pekerjaan tertunda karena proses yang lambat," imbaunya.
Selain itu, Sekda menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai penunjang utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta meminta seluruh OPD tetap responsif terhadap permintaan data dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Kecepatan dan ketepatan penyampaian data, kata dia, berkaitan langsung dengan kepentingan dan peringkat daerah.
Publikasi Pembangunan Kunci Akuntabilitas.
Di akhir arahannya, Sekda juga mengajak seluruh ASN untuk aktif mengikuti dan menyebarluaskan informasi pembangunan melalui akun media sosial resmi Dinas Kominfo (Facebook, Instagram, dan TikTok).
"Tanpa publikasi, masyarakat maupun pemerintah pusat tidak akan mengetahui hasil kerja yang telah kita lakukan," pungkasnya.
Melalui rapat monev ini, Pemkab Pasaman Barat berharap seluruh OPD segera menindaklanjuti temuan evaluasi, mempercepat pelaksanaan program, dan mengoptimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun anggaran 2026. (Adi)
Berita Terkait
