Sahkan APBD 2027, DPRD Kabupaten Solok Dorong Anggaran Berorientasi Untuk Kepentingan Masyarakat
Admin Sumbarjaya.id
•
06 November 2026, 12:11 WIB
•
81 views
Kabupaten Solok, Sumbarjaya.id - DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Solok resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, bertempat di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Koto Baru, Kamis (5/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dan dihadiri oleh Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Solok.
Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 oleh Yetti Aswati.
Laporan itu menjadi bagian dari rangkaian proses pengambilan keputusan terhadap arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun mendatang.
Dalam laporan pembahasan ditegaskan bahwa penyusunan APBD tidak sekadar menyangkut angka pendapatan dan belanja, tetapi juga berkaitan langsung dengan penentuan prioritas pembangunan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
DPRD menjalankan fungsi anggarannya melalui pembahasan secara cermat terhadap rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Setiap kebijakan perlu disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan pembangunan, serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui proses tersebut, APBD 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat luas, dengan pengelolaan anggaran yang efektif, berkeadilan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Solok.
Setelah laporan pembahasan disampaikan, rapat memasuki agenda persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut kemudian dituangkan melalui penandatanganan berita acara oleh pihak terkait.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama Badan Anggaran DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja bersama dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027.
Bupati menilai, berbagai masukan dan rekomendasi DPRD memiliki arti penting bagi penyempurnaan kebijakan anggaran. Karena itu, seluruh catatan yang disampaikan selama pembahasan akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD, pada prinsipnya Pemerintah Daerah menerima dan memberikan perhatian serius untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Bupati.
Tidak hanya itu, Bupati secara khusus meminta Bapelitbang bersama seluruh perangkat daerah terkait agar tidak mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan DPRD.
Seluruh masukan tersebut harus dicermati dan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Dengan tercapainya persetujuan Ranperda APBD 2027 menjadi Perda, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan anggaran dapat diterjemahkan ke dalam program kerja yang terukur dan memberikan hasil nyata.
Pemerintah Kabupaten Solok bersama DPRD diharapkan mampu mengawal pelaksanaan APBD 2027 agar setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Yef)
Kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok, bertempat di Aula Perpustakaan Daerah Kabupaten Solok, Koto Baru, Kamis (5/11/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Solok Ivoni Munir dan dihadiri oleh Bupati Solok Dr. (H.C) Jon Firman Pandu, SH, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta para camat se-Kabupaten Solok.
Salah satu agenda penting dalam rapat tersebut adalah penyampaian laporan hasil pembahasan Ranperda APBD 2027 oleh Yetti Aswati.
Laporan itu menjadi bagian dari rangkaian proses pengambilan keputusan terhadap arah kebijakan keuangan daerah untuk tahun mendatang.
Dalam laporan pembahasan ditegaskan bahwa penyusunan APBD tidak sekadar menyangkut angka pendapatan dan belanja, tetapi juga berkaitan langsung dengan penentuan prioritas pembangunan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
DPRD menjalankan fungsi anggarannya melalui pembahasan secara cermat terhadap rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Setiap kebijakan perlu disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, kebutuhan pembangunan, serta aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Melalui proses tersebut, APBD 2027 diharapkan mampu menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat luas, dengan pengelolaan anggaran yang efektif, berkeadilan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Kabupaten Solok.
Setelah laporan pembahasan disampaikan, rapat memasuki agenda persetujuan bersama terhadap Ranperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan tersebut kemudian dituangkan melalui penandatanganan berita acara oleh pihak terkait.
Dalam pendapat akhirnya, Bupati Solok Jon Firman Pandu menyampaikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, terutama Badan Anggaran DPRD, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah bekerja bersama dalam menyelesaikan pembahasan Ranperda APBD 2027.
Bupati menilai, berbagai masukan dan rekomendasi DPRD memiliki arti penting bagi penyempurnaan kebijakan anggaran. Karena itu, seluruh catatan yang disampaikan selama pembahasan akan menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
“Terhadap rekomendasi yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD, pada prinsipnya Pemerintah Daerah menerima dan memberikan perhatian serius untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan yang berlaku,” ungkap Bupati.
Tidak hanya itu, Bupati secara khusus meminta Bapelitbang bersama seluruh perangkat daerah terkait agar tidak mengabaikan rekomendasi yang telah disampaikan DPRD.
Seluruh masukan tersebut harus dicermati dan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.
Dengan tercapainya persetujuan Ranperda APBD 2027 menjadi Perda, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh kebijakan anggaran dapat diterjemahkan ke dalam program kerja yang terukur dan memberikan hasil nyata.
Pemerintah Kabupaten Solok bersama DPRD diharapkan mampu mengawal pelaksanaan APBD 2027 agar setiap alokasi anggaran benar-benar mendukung pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Yef)