16 Nov 2026
SUMBARJAYA.ID SUMBARJAYA.ID
Terpopuler
Pengukuhan KAN Sungai Aua Periode 2026-2031 Berjalan Lancar, Dihadiri Seluruh Unsur Adat dan Pemerintahan Galodo Hamtam Arosuka, Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Terjang Air Bah Sebanyak 15 Dokter Spesialis RSUD Pasbar Diduga Gugat Wartawan Online ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat Polsek Kinali Amankan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU Base Camp, Awasi Ketat Penggunaan Tangki Modifikasi Segarkan Kekuatan Tugas, Polres Pasaman Barat Sertijab Kasat Polairud, Kapolsek Talamau dan Kasiwas Empat Calon Wali Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat Resmi Miliki Nomor Urut Tahapan Pilwana diduga Semakin Memanas Kapolres Pasaman Barat Beri Amanat di Upacara Bendera di SMA Negeri 1 Pasaman, Tekankan Disiplin Lalu Lintas dan Jauhi Kenakalan Remaja Semangat Badunsanak, DPP IWS Pusat Bantu Warga Saniang Baka Yang Terdampak Galodo Pengukuhan KAN Sungai Aua Periode 2026-2031 Berjalan Lancar, Dihadiri Seluruh Unsur Adat dan Pemerintahan Galodo Hamtam Arosuka, Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Terjang Air Bah Sebanyak 15 Dokter Spesialis RSUD Pasbar Diduga Gugat Wartawan Online ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat Polsek Kinali Amankan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU Base Camp, Awasi Ketat Penggunaan Tangki Modifikasi Segarkan Kekuatan Tugas, Polres Pasaman Barat Sertijab Kasat Polairud, Kapolsek Talamau dan Kasiwas Empat Calon Wali Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat Resmi Miliki Nomor Urut Tahapan Pilwana diduga Semakin Memanas Kapolres Pasaman Barat Beri Amanat di Upacara Bendera di SMA Negeri 1 Pasaman, Tekankan Disiplin Lalu Lintas dan Jauhi Kenakalan Remaja Semangat Badunsanak, DPP IWS Pusat Bantu Warga Saniang Baka Yang Terdampak Galodo
Pemerintahan

Pemkab Pasaman Barat Evaluasi Pengendalian BBM Bersubsidi, SPBU Sepakat Tegakkan Komitmen Tepat Sasaran

Admin Sumbarjaya.id • 28 Oktober 2026, 03:22 WIB • 48 views
Pemkab Pasaman Barat Evaluasi Pengendalian BBM Bersubsidi, SPBU Sepakat Tegakkan Komitmen Tepat Sasaran
Pasaman Barat, Sumbarjaya.id -  Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar rapat evaluasi sekaligus penandatanganan komitmen bersama penerapan Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 500.10.17.3/09/BUP/2026 tentang Pengendalian Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Kantor Bupati Pasaman Barat, Senin (26/10/2026), dan dihadiri seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) se-Kabupaten Pasaman Barat.

Mewakili Bupati Pasaman Barat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah, Afrizal, menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

"Pemkab bersama Satgas BBM dan Polres Pasaman Barat akan terus melakukan pengawasan ketat sekaligus menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi," tegas Afrizal.

Dalam pertemuan tersebut, seluruh pengelola SPBU diingatkan untuk secara konsisten melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan.

Setiap SPBU diminta memasang informasi yang jelas dan mudah terlihat oleh masyarakat, memeriksa batas pengisian, memverifikasi kode QR, jenis kendaraan, serta mendokumentasikan transaksi dengan tertib.

Sistem kode QR menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian ini. Kode QR yang berwarna kuning menandakan kendaraan telah melakukan pengisian BBM bersubsidi pada hari yang sama.

Dan sehingga pengisian ulang di SPBU manapun di wilayah Pasaman Barat pada hari yang sama dilarang dilakukan. Verifikasi kode QR juga harus dipastikan sesuai dengan data kendaraan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Secara khusus, SE Bupati mengatur ketentuan penggunaan jenis BBM berdasarkan spesifikasi kendaraan. Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) di atas 8 ton, memiliki jumlah roda lebih dari enam, serta kendaraan pengangkut hasil industri dan perkebunan skala besar, wajib menggunakan BBM non-subsidi seperti Dexlite, Pertamina Dex, atau BBM Industri milik Pertamina.

Afrizal mengakui penerapan aturan ini belum berjalan maksimal di lapangan. Pihaknya masih menemukan pelanggaran, di antaranya kendaraan beroda enam dengan kapasitas di atas 8 ton yang masih melakukan pengisian BBM bersubsidi.

"Terutama larangan pengisian BBM bersubsidi bagi kendaraan pengangkut hasil industri dan perkebunan, masih ditemukan pelanggaran di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah melalui Satgas BBM dan pemilik SPBU sangat diperlukan. Kepatuhan harus terus diperkuat agar distribusi BBM bersubsidi lebih tepat sasaran," ujarnya.

Selain membahas penegakan aturan, pertemuan juga menyoroti sejumlah kendala di lapangan, seperti penertiban terhadap pelanggaran, penanganan kemacetan akibat antrean kendaraan pada jam-jam sibuk pagi hari, serta strategi penguatan sosialisasi dan pengawasan di seluruh SPBU di Kabupaten Pasaman Barat.

Melalui penandatanganan komitmen bersama ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat bekerja sama lebih erat demi menjaga ketertiban dan memastikan BBM bersubsidi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. (Adi)
 

Bagikan artikel ini: