Pansus lll DPRD Kabupaten Solok Potensi PAD, Bank Nagari dan PDAM Diduga Jadi Sorotan
Admin Sumbarjaya.id
•
12 November 2026, 14:01 WIB
•
25 views
Kabupaten Solok, Sumbarjaya.id - Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok terus menjadi perhatian DPRD. Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Solok melakukan kunjungan lapangan ke Bank Nagari Cabang Alahan Panjang, Bank Nagari Cabang Solok, serta Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah, Rabu (11/11/2026), guna mendalami berbagai potensi penerimaan daerah.
Kunjungan dipimpin Ketua Pansus III, Peris Novel, bersama rombongan. Dalam agenda tersebut, Pansus melakukan evaluasi terhadap kontribusi badan usaha, pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah, serta peluang peningkatan pendapatan dari berbagai sektor yang selama ini menjadi sumber PAD Kabupaten Solok.
Saat berdialog dengan pihak Bank Nagari, salah satu pembahasan utama berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah melalui pemasangan perangkat tapping box. Dari permintaan Pemerintah Kabupaten Solok sebanyak 25 unit, saat ini baru 10 unit yang berhasil direalisasikan.
Kendala pemasangan di antaranya membutuhkan persetujuan dan kesediaan pelaku usaha, sementara Bapenda Kabupaten Solok mendapatkan pendampingan dari Bank Nagari dalam pelaksanaannya.
Selain itu, Bank Nagari turut mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui aplikasi Ollin yang menyediakan fasilitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta sistem e-retribusi.
Pansus juga menerima penjelasan mengenai pentingnya sosialisasi kepada konsumen terkait pajak yang telah diperhitungkan dalam harga makanan.
Persoalan perizinan dan kekhawatiran kenaikan harga jual masih menjadi alasan sebagian pelaku usaha enggan menerapkan pajak.
Dalam pembahasan kontribusi perbankan terhadap PAD, Bank Nagari menjelaskan bahwa pembagian dividen dilakukan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang biasanya berlangsung pada April tahun berikutnya.
Bank Nagari juga memiliki program CSR melalui kantor pusat, termasuk dukungan untuk bidang pendidikan dan kegiatan Festival 5 Danau dengan alokasi sekitar Rp100 juta.
Perhatian Pansus III kemudian beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah. Dalam pendalaman tersebut terungkap bahwa cakupan pelayanan air bersih PDAM saat ini baru mencapai sekitar 20 persen dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok.
Sementara itu, sekitar 80 persen kebutuhan lainnya masih dipenuhi melalui Pamsimas, kelompok masyarakat, saluran air mandiri, dan sumur pribadi.
Kondisi tersebut memperlihatkan masih besarnya peluang pengembangan pelayanan PDAM. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama.
Penyertaan modal pemerintah daerah selama ini baru mampu menopang kebutuhan operasional dan belum mencukupi untuk pembangunan jaringan pipa distribusi maupun perluasan cakupan pelayanan, termasuk menjangkau sejumlah kawasan perumahan baru.
Persoalan lainnya muncul setelah bencana yang mengakibatkan sejumlah meteran air pelanggan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Keadaan tersebut berdampak terhadap pencatatan pemakaian air dan proses penagihan rekening pelanggan.
Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembenahan kinerja dan peningkatan pelayanan perusahaan daerah.
Ketua Pansus III, Peris Novel, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok pada Bank Nagari mencapai Rp44.997.000.000.
Nilai tersebut menjadi perhatian Pansus untuk melihat sejauh mana investasi pemerintah daerah memberikan kontribusi melalui pembagian dividen.
Menurut Peris Novel, evaluasi juga diarahkan kepada sejumlah badan usaha milik daerah, yakni PDAM Tirta Solok Nan Indah, Perumda Solinda, serta Hotel Balairung.
Pansus ingin memastikan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD, bukan sekadar menjadi penyertaan modal tanpa hasil yang optimal.
Selain sektor badan usaha, Pansus III turut mencermati pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi penerimaan mencapai Rp1.603.228.088 dari target Rp520.000.000 atau sebesar 308,31 persen. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari penyewaan ruko milik Pemerintah Kabupaten Solok yang berada di kawasan Pasar Raya Solok.
Peris Novel menegaskan bahwa seluruh hasil kunjungan dan pendalaman bersama pihak terkait akan menjadi bahan evaluasi serta dasar penyusunan rekomendasi Pansus III kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD harus diiringi pembenahan sistem pemungutan, penguatan pengawasan, optimalisasi aset, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan badan usaha milik daerah secara profesional.
Melalui langkah tersebut, setiap potensi pendapatan diharapkan dapat dikelola secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. (Tim)
Kunjungan dipimpin Ketua Pansus III, Peris Novel, bersama rombongan. Dalam agenda tersebut, Pansus melakukan evaluasi terhadap kontribusi badan usaha, pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah, serta peluang peningkatan pendapatan dari berbagai sektor yang selama ini menjadi sumber PAD Kabupaten Solok.
Saat berdialog dengan pihak Bank Nagari, salah satu pembahasan utama berkaitan dengan optimalisasi pajak daerah melalui pemasangan perangkat tapping box. Dari permintaan Pemerintah Kabupaten Solok sebanyak 25 unit, saat ini baru 10 unit yang berhasil direalisasikan.
Kendala pemasangan di antaranya membutuhkan persetujuan dan kesediaan pelaku usaha, sementara Bapenda Kabupaten Solok mendapatkan pendampingan dari Bank Nagari dalam pelaksanaannya.
Selain itu, Bank Nagari turut mendukung digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui aplikasi Ollin yang menyediakan fasilitas pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta sistem e-retribusi.
Pansus juga menerima penjelasan mengenai pentingnya sosialisasi kepada konsumen terkait pajak yang telah diperhitungkan dalam harga makanan.
Persoalan perizinan dan kekhawatiran kenaikan harga jual masih menjadi alasan sebagian pelaku usaha enggan menerapkan pajak.
Dalam pembahasan kontribusi perbankan terhadap PAD, Bank Nagari menjelaskan bahwa pembagian dividen dilakukan setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang biasanya berlangsung pada April tahun berikutnya.
Bank Nagari juga memiliki program CSR melalui kantor pusat, termasuk dukungan untuk bidang pendidikan dan kegiatan Festival 5 Danau dengan alokasi sekitar Rp100 juta.
Perhatian Pansus III kemudian beralih kepada Perumda Air Minum Tirta Solok Nan Indah. Dalam pendalaman tersebut terungkap bahwa cakupan pelayanan air bersih PDAM saat ini baru mencapai sekitar 20 persen dari kebutuhan masyarakat Kabupaten Solok.
Sementara itu, sekitar 80 persen kebutuhan lainnya masih dipenuhi melalui Pamsimas, kelompok masyarakat, saluran air mandiri, dan sumur pribadi.
Kondisi tersebut memperlihatkan masih besarnya peluang pengembangan pelayanan PDAM. Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama.
Penyertaan modal pemerintah daerah selama ini baru mampu menopang kebutuhan operasional dan belum mencukupi untuk pembangunan jaringan pipa distribusi maupun perluasan cakupan pelayanan, termasuk menjangkau sejumlah kawasan perumahan baru.
Persoalan lainnya muncul setelah bencana yang mengakibatkan sejumlah meteran air pelanggan mengalami kerusakan atau tidak berfungsi. Keadaan tersebut berdampak terhadap pencatatan pemakaian air dan proses penagihan rekening pelanggan.
Kondisi ini menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian dalam pembenahan kinerja dan peningkatan pelayanan perusahaan daerah.
Ketua Pansus III, Peris Novel, mengungkapkan bahwa berdasarkan data Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok pada Bank Nagari mencapai Rp44.997.000.000.
Nilai tersebut menjadi perhatian Pansus untuk melihat sejauh mana investasi pemerintah daerah memberikan kontribusi melalui pembagian dividen.
Menurut Peris Novel, evaluasi juga diarahkan kepada sejumlah badan usaha milik daerah, yakni PDAM Tirta Solok Nan Indah, Perumda Solinda, serta Hotel Balairung.
Pansus ingin memastikan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan kontribusi nyata terhadap peningkatan PAD, bukan sekadar menjadi penyertaan modal tanpa hasil yang optimal.
Selain sektor badan usaha, Pansus III turut mencermati pendapatan dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD).
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi penerimaan mencapai Rp1.603.228.088 dari target Rp520.000.000 atau sebesar 308,31 persen. Salah satu sumber pendapatan tersebut berasal dari penyewaan ruko milik Pemerintah Kabupaten Solok yang berada di kawasan Pasar Raya Solok.
Peris Novel menegaskan bahwa seluruh hasil kunjungan dan pendalaman bersama pihak terkait akan menjadi bahan evaluasi serta dasar penyusunan rekomendasi Pansus III kepada pemerintah daerah.
Menurutnya, peningkatan PAD harus diiringi pembenahan sistem pemungutan, penguatan pengawasan, optimalisasi aset, digitalisasi pajak dan retribusi, serta pengelolaan badan usaha milik daerah secara profesional.
Melalui langkah tersebut, setiap potensi pendapatan diharapkan dapat dikelola secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Solok. (Tim)