17 Nov 2026
SUMBARJAYA.ID SUMBARJAYA.ID
Terpopuler
Pengukuhan KAN Sungai Aua Periode 2026-2031 Berjalan Lancar, Dihadiri Seluruh Unsur Adat dan Pemerintahan Galodo Hamtam Arosuka, Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Terjang Air Bah Sebanyak 15 Dokter Spesialis RSUD Pasbar Diduga Gugat Wartawan Online ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat Polsek Kinali Amankan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU Base Camp, Awasi Ketat Penggunaan Tangki Modifikasi Segarkan Kekuatan Tugas, Polres Pasaman Barat Sertijab Kasat Polairud, Kapolsek Talamau dan Kasiwas Empat Calon Wali Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat Resmi Miliki Nomor Urut Tahapan Pilwana diduga Semakin Memanas Kapolres Pasaman Barat Beri Amanat di Upacara Bendera di SMA Negeri 1 Pasaman, Tekankan Disiplin Lalu Lintas dan Jauhi Kenakalan Remaja Semangat Badunsanak, DPP IWS Pusat Bantu Warga Saniang Baka Yang Terdampak Galodo Pengukuhan KAN Sungai Aua Periode 2026-2031 Berjalan Lancar, Dihadiri Seluruh Unsur Adat dan Pemerintahan Galodo Hamtam Arosuka, Kompleks Perkantoran Bupati Solok di Terjang Air Bah Sebanyak 15 Dokter Spesialis RSUD Pasbar Diduga Gugat Wartawan Online ke Pengadilan Negeri Pasaman Barat Polsek Kinali Amankan Antrean Pengisian BBM Bersubsidi di SPBU Base Camp, Awasi Ketat Penggunaan Tangki Modifikasi Segarkan Kekuatan Tugas, Polres Pasaman Barat Sertijab Kasat Polairud, Kapolsek Talamau dan Kasiwas Empat Calon Wali Nagari Lingkuang Aua Kabupaten Pasaman Barat Resmi Miliki Nomor Urut Tahapan Pilwana diduga Semakin Memanas Kapolres Pasaman Barat Beri Amanat di Upacara Bendera di SMA Negeri 1 Pasaman, Tekankan Disiplin Lalu Lintas dan Jauhi Kenakalan Remaja Semangat Badunsanak, DPP IWS Pusat Bantu Warga Saniang Baka Yang Terdampak Galodo
Korupsi

Empat Terdakwa Diduga Rugikan Keuangan Negara Rp7,5 Miliar, dan Mengajukan Eksepsi dalam Persidangan

Admin Sumbarjaya.id • 12 November 2026, 06:11 WIB • 35 views
Empat Terdakwa Diduga Rugikan Keuangan Negara Rp7,5 Miliar, dan Mengajukan Eksepsi dalam Persidangan
Padang, Sumbarjaya.id - Dugaan kasus korupsi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi Jembatan Sikabu, Kayu Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat (Sumbar) kini memasuki fase penentuan awal di pengadilan.

Sebanyak empat orang terdakwa dalam perkara ini, diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp7,5 miliar, terdakwa mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. 

Dalam persidangan berikutnya, akan menguji argumentasi kedua pihak sebelum majelis hakim menentukan apakah dugaan perkara ini berlanjut ke pemeriksaan pokok.

Keempat terdakwa menyampaikan keberatan melalui penasihat hukum masing-masing dalam sidang di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada Kamis lalu (5/11/202). 

Eksepsi ini menjadi kesempatan bagi pihak terdakwa untuk mempersoalkan aspek hukum maupun formalitas dakwaan yang disusun jaksa.

Dugaan perkara ini, menarik perhatian karena melibatkan empat pihak dengan fungsi berbeda dalam pelaksanaan proyek infrastruktur tahun anggaran 2019–2020. 

Diantara mereka berinisial Y, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan BB dan A sebagai penyedia pekerjaan, serta berinisial I sebagai konsultan pengawas yang menggunakan perusahaan PT. Triartha Nusa Engineering.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pariaman, Aridona Bustari, kepada media mengatakan bahwa, seluruh terdakwa hadir langsung dalam persidangan dengan didampingi penasihat hukum masing-masing.

Dugaan kerugian keuangan Negara Rp7,5 Miliar, Tanggung Jawab Para Pihak Disorot,
Nilai kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai Rp7.505.864.409,09. 

Jumlah angka tersebut berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumatera Barat.

Besarnya dugaan kerugian itu, membuat perkara Jembatan Sikabu tidak sekadar menjadi persoalan pelaksanaan proyek konstruksi. 

Dugaan Kasus ini juga menyoroti pentingnya pengawasan, pengendalian pekerjaan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara dalam pembangunan infrastruktur publik.

Dalam sebuah proyek pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab terkait pengelolaan kontrak dan pelaksanaan pengadaan sesuai kewenangannya. 

Penyedia pekerjaan bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak, sedangkan konsultan pengawas menjalankan fungsi pengawasan teknis.

Dalam perbedaan fungsi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diurai dalam proses pembuktian. Majelis hakim nantinya akan menilai sejauh mana perbuatan masing-masing terdakwa berkaitan dengan dugaan penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara

Besarnya nilai kerugian negara tidak serta-merta membuktikan kesalahan para terdakwa. Pertanggungjawaban pidana setiap orang tetap harus dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti yang sah.

Dalam Eksepsi ini, menjadi ujian awal dakwaan Jaksa untuk pengajuan eksepsi menandai dimulainya perdebatan hukum antara pihak terdakwa dan penuntut umum. 

Pada tahap ini, penasehat hukum dapat mengajukan keberatan terhadap dakwaan, termasuk mengenai kewenangan mengadili, ketepatan dakwaan, maupun aspek formal dan materiil lainnya sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Oleh karena itu, tanggapan jaksa akan menjadi bagian penting dalam menentukan arah persidangan. Jika keberatan tidak diterima, perkara dapat berlanjut ke pemeriksaan pokok perkara. 

Apabila terdapat keberatan yang beralasan menurut hukum, majelis hakim dapat mengambil keputusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengatakan, Jaksa Penuntut Umum akan memberikan jawaban terhadap seluruh eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terhadap terdakwa.

“Eksepsi yang telah dibacakan oleh penasehat hukum para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum akan memberikan jawaban atau tanggapan atas seluruh eksepsi tersebut dalam agenda sidang berikutnya,” ujarnya.

Sidang pada Kamis (12/11/2026) menjadi Penentu Tahapan Berikutnya Pengadilan Negeri Kelas IA Padang menjadwalkan sidang lanjutan, dengan agenda mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi para terdakwa.

Pada agenda tersebut akan menjadi salah satu tahapan penting sebelum majelis hakim menentukan sikap terhadap keberatan yang diajukan. 

Perhatian berikutnya tertuju pada argumentasi Jaksa, Substansi Eksepsi, serta pertimbangan hukum majelis hakim.

Di balik proses hukum tersebut, dugaan perkara Jembatan Sikabu menyisakan pertanyaan, mendasar tentang bagaimana proyek yang semestinya mendukung kepentingan masyarakat justru terseret dalam dugaan korupsi dengan nilai kerugian negara miliaran rupiah.

Untuk saat ini, publik tidak hanya menunggu siapa yang akhirnya dinyatakan bertanggung jawab secara hukum, persidangan diharapkan dapat mengungkap secara terang konstruksi dugaan penyimpangan, mekanisme pengawasan proyek, dan pertanggungjawaban setiap pihak yang terlibat tersebut.

Dugaan kerugian keuangan negara sekitar Rp7,5 miliar, perkara ini menjadi ujian bagi penegakan hukum, sekaligus pengingat bahwa anggaran pembangunan infrastruktur harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. (  i  )
Bagikan artikel ini: