Diduga Terlibat Kejar Kejaran dan Berujung Tabrakan, Kinerja Oknum Satlantas Polres Pasaman Barat Disorot Warga
Admin Sumbarjaya.id
•
30 September 2026, 14:01 WIB
•
125 views
Pasaman Barat, Sumbarjaya.id - Insiden kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kawasan Simpang Pasaman Baru, dekat Rumah Dinas Bupati Pasaman Barat, menjadi sorotan tajam warga, diduga terkait penerapan prosedur kerja aparat Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pasaman Barat, Rabu (30/9/2026).
Peristiwa bermula saat petugas menegur pengendara sepeda motor yang diduga melanggar aturan, lalu berujung bertabakan dengan kendaraan lain.
Kronologi Peristiwa
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dua orang pengendara sepeda motor matic melintas tanpa menggunakan helm serta menggunakan knalpot tidak standar.
Saat oknum petugas Polantas berinisial FB memberikan teguran, pengendara tersebut diketahui melarikan diri ke arah kawasan RS Ibnu Sina Yarsi.
Oknum tersebut berkata, Oi, helm ang...demikian teguran oknum petugas tersebut. Sang pengendara berhenti dan melihat, kemudian ia lari dan menggas-gas sepeda motor miliknya" jelas oknum FB saat ia menceritakan kronologi awal.
Dugaan pengejaran oknum berlangsung di arus lalu lintas yang cukup padat, dan berakhir di persimpangan dekat RS Ibnu Sina Yarsi.
Akibat kejadian kejaran, sepeda motor tersebut diduga bertabrakan dengan mobil pikap Toyota Hilux yang dikendarai Yusuf, warga setempat.
Yusuf menceritakan dirinya sedang berkendara dari arah SMPN 1 Pasaman dan hendak berbelok.
"Saya sudah masuk setengah jalan. Tiba-tiba motor itu melaju kencang dan langsung menghantam mobil saya. Kerusakan cukup parah, tapi syukurlah tidak ada korban jiwa," ucapnya dengan nada kecewa.
Kedua pengendara motor selamat dengan luka ringan. Salah seorang pengendara menyampaikan penyesalan:
"Kami buru-buru ke rumah sakit mengantarkan baju karena orang tua sakit. Tidak menyangka dikejar sampai terjadi tabrakan." ujarnya.
Pertanyaan terkait dengan dugaan Penerapan SOP, dalam peristiwa ini mengangkat pertanyaan, mengenai pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh petugas. UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 80 Tahun 2012.
Ini memang memberi kewenangan menindak pelanggar, namun ketentuan internal menekankan asas proporsionalitas, kehati-hatian, dan keselamatan umum.
Pengejaran yang berisiko tinggi tidak dibenarkan apabila dapat membahayakan pelanggar maupun pengguna jalan lain.
Sejumlah warga yang menyaksikan menyayangkan aksi kejar kejaran tersebut. "Untung tidak ada yang parah. Bagaimana kalau sebaliknya?
Penindakan tidak boleh mengorbankan keselamatan," ujar salah satu warga. Lokasi kejadian yang berdekatan dengan fasilitas kesehatan dan keramaian dinilai seharusnya menjadi pertimbangan utama aparat.
Tanggapan Pihak Kepolisian
Dihubungi terkait insiden tersebut, Kasat Lantas Polres Pasaman Barat AKP Nanin diduga memberikan keterangan melalui pesan seluler:
"Nihil kejadian, murni jatuh sendiri dan tidak membuat laporan ke Satlantas. Anggota kami menolong karena kejadian dekat kantor." ujarnya.
Tuntutan Perbaikan dan Transparansi
Kasus ini menjadi catatan penting bagi Satlantas Polres Pasaman Barat untuk menegakkan kembali kepatuhan terhadap prosedur.
Penegakan hukum harus tetap berjalan, namun keselamatan publik wajib menjadi prioritas utama.
Masyarakat berharap adanya kejelasan dan perbaikan pola penindakan di lapangan, agar kepercayaan terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. (Adi)
Peristiwa bermula saat petugas menegur pengendara sepeda motor yang diduga melanggar aturan, lalu berujung bertabakan dengan kendaraan lain.
Kronologi Peristiwa
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, dua orang pengendara sepeda motor matic melintas tanpa menggunakan helm serta menggunakan knalpot tidak standar.
Saat oknum petugas Polantas berinisial FB memberikan teguran, pengendara tersebut diketahui melarikan diri ke arah kawasan RS Ibnu Sina Yarsi.
Oknum tersebut berkata, Oi, helm ang...demikian teguran oknum petugas tersebut. Sang pengendara berhenti dan melihat, kemudian ia lari dan menggas-gas sepeda motor miliknya" jelas oknum FB saat ia menceritakan kronologi awal.
Dugaan pengejaran oknum berlangsung di arus lalu lintas yang cukup padat, dan berakhir di persimpangan dekat RS Ibnu Sina Yarsi.
Akibat kejadian kejaran, sepeda motor tersebut diduga bertabrakan dengan mobil pikap Toyota Hilux yang dikendarai Yusuf, warga setempat.
Yusuf menceritakan dirinya sedang berkendara dari arah SMPN 1 Pasaman dan hendak berbelok.
"Saya sudah masuk setengah jalan. Tiba-tiba motor itu melaju kencang dan langsung menghantam mobil saya. Kerusakan cukup parah, tapi syukurlah tidak ada korban jiwa," ucapnya dengan nada kecewa.
Kedua pengendara motor selamat dengan luka ringan. Salah seorang pengendara menyampaikan penyesalan:
"Kami buru-buru ke rumah sakit mengantarkan baju karena orang tua sakit. Tidak menyangka dikejar sampai terjadi tabrakan." ujarnya.
Pertanyaan terkait dengan dugaan Penerapan SOP, dalam peristiwa ini mengangkat pertanyaan, mengenai pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh petugas. UU No. 22 Tahun 2009 dan PP No. 80 Tahun 2012.
Ini memang memberi kewenangan menindak pelanggar, namun ketentuan internal menekankan asas proporsionalitas, kehati-hatian, dan keselamatan umum.
Pengejaran yang berisiko tinggi tidak dibenarkan apabila dapat membahayakan pelanggar maupun pengguna jalan lain.
Sejumlah warga yang menyaksikan menyayangkan aksi kejar kejaran tersebut. "Untung tidak ada yang parah. Bagaimana kalau sebaliknya?
Penindakan tidak boleh mengorbankan keselamatan," ujar salah satu warga. Lokasi kejadian yang berdekatan dengan fasilitas kesehatan dan keramaian dinilai seharusnya menjadi pertimbangan utama aparat.
Tanggapan Pihak Kepolisian
Dihubungi terkait insiden tersebut, Kasat Lantas Polres Pasaman Barat AKP Nanin diduga memberikan keterangan melalui pesan seluler:
"Nihil kejadian, murni jatuh sendiri dan tidak membuat laporan ke Satlantas. Anggota kami menolong karena kejadian dekat kantor." ujarnya.
Tuntutan Perbaikan dan Transparansi
Kasus ini menjadi catatan penting bagi Satlantas Polres Pasaman Barat untuk menegakkan kembali kepatuhan terhadap prosedur.
Penegakan hukum harus tetap berjalan, namun keselamatan publik wajib menjadi prioritas utama.
Masyarakat berharap adanya kejelasan dan perbaikan pola penindakan di lapangan, agar kepercayaan terhadap institusi kepolisian tetap terjaga. (Adi)