Dari Jembatan Kayu Aro Ke Saniang Baka, Wamen PU Pantau Dampak Galodo
Admin Sumbarjaya.id
•
18 November 2026, 11:12 WIB
•
23 views
Arosuka, Sumbarjaya.id - Penanganan dampak bencana banjir bandang (galodo) di Kabupaten Solok mendapat perhatian langsung pemerintah pusat. Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Republik Indonesia, Ir. Diana Kusumastuti, M.T, dan turun ke lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur yang terdampak galodo tersebut, Rabu (18/11/2026).
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Kayu Aro, kawasan Arosuka yang turut mengalami dampak bencana. Sekitar pukul 10.30 WIB, kedatangan Wamen PU bersama rombongan disambut Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi, bersama sejumlah pejabat dan perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Solok.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan kebutuhan penanganan di lapangan dapat diidentifikasi sehingga langkah pemulihan bisa segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Dalam arahannya, Diana Kusumastuti menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana.
Penanganan tidak hanya menyasar fasilitas yang rusak, tetapi juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana lanjutan.
Beberapa pekerjaan yang menjadi perhatian meliputi pembersihan aliran sungai, pembenahan akses jalan, penguatan lereng perbukitan, serta pembangunan kembali tanggul pengendali banjir yang mengalami kerusakan.
Perhatian khusus juga diarahkan ke kawasan hulu. Wamen PU meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat memanfaatkan teknologi drone untuk melakukan pemantauan wilayah perbukitan dan menelusuri kawasan yang diduga menjadi sumber material galodo.
Data hasil pemantauan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Pusat Geoteknik, Terowongan dan Struktur (BGTS).
Kajian teknis diperlukan agar penanganan yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan kerusakan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan kawasan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, kerusakan bangunan perkantoran pemerintah menjadi persoalan yang turut mendapat perhatian. Diana menegaskan bahwa gedung dengan tingkat kerusakan berat tidak serta-merta dibangun kembali di tempat semula.
Faktor keamanan lokasi harus menjadi pertimbangan utama sebelum pembangunan dilakukan.
Dari hasil pendataan awal, terdapat 15 gedung perkantoran di Kabupaten Solok yang terdampak galodo. Tiga bangunan masuk kategori rusak berat, masing-masing Gedung Utama Dinas Pekerjaan Umum, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN).
Usai melihat kondisi Jembatan Kayu Aro selama kurang lebih 15 menit, rombongan Wamen PU kemudian bergerak menuju Nagari Saniang Baka. Kunjungan lanjutan tersebut menjadi bagian dari agenda peninjauan dampak bencana di wilayah Kabupaten Solok.
Kehadiran jajaran Kementerian PU diharapkan membuka jalan bagi percepatan penanganan berbagai kerusakan infrastruktur. Bagi masyarakat terdampak, pemulihan bukan sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak, melainkan mengembalikan akses, pelayanan publik, serta roda kehidupan yang sempat terganggu akibat bencana.
Pemerintah Kabupaten Solok berharap koordinasi langsung dengan pemerintah pusat dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Dan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagalodo dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mengutamakan keselamatan masyarakat. (Yef)
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Jembatan Kayu Aro, kawasan Arosuka yang turut mengalami dampak bencana. Sekitar pukul 10.30 WIB, kedatangan Wamen PU bersama rombongan disambut Wakil Bupati Solok, H. Candra, S.Hi, bersama sejumlah pejabat dan perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Solok.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan kebutuhan penanganan di lapangan dapat diidentifikasi sehingga langkah pemulihan bisa segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan.
Dalam arahannya, Diana Kusumastuti menekankan pentingnya percepatan rehabilitasi infrastruktur pascabencana.
Penanganan tidak hanya menyasar fasilitas yang rusak, tetapi juga harus memperhatikan kondisi lingkungan dan potensi ancaman bencana lanjutan.
Beberapa pekerjaan yang menjadi perhatian meliputi pembersihan aliran sungai, pembenahan akses jalan, penguatan lereng perbukitan, serta pembangunan kembali tanggul pengendali banjir yang mengalami kerusakan.
Perhatian khusus juga diarahkan ke kawasan hulu. Wamen PU meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat memanfaatkan teknologi drone untuk melakukan pemantauan wilayah perbukitan dan menelusuri kawasan yang diduga menjadi sumber material galodo.
Data hasil pemantauan tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Pusat Geoteknik, Terowongan dan Struktur (BGTS).
Kajian teknis diperlukan agar penanganan yang dilakukan tidak hanya menyelesaikan kerusakan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan kawasan dalam jangka panjang.
Di sisi lain, kerusakan bangunan perkantoran pemerintah menjadi persoalan yang turut mendapat perhatian. Diana menegaskan bahwa gedung dengan tingkat kerusakan berat tidak serta-merta dibangun kembali di tempat semula.
Faktor keamanan lokasi harus menjadi pertimbangan utama sebelum pembangunan dilakukan.
Dari hasil pendataan awal, terdapat 15 gedung perkantoran di Kabupaten Solok yang terdampak galodo. Tiga bangunan masuk kategori rusak berat, masing-masing Gedung Utama Dinas Pekerjaan Umum, Gedung Kantor Dinas Pekerjaan Umum, dan Gedung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN).
Usai melihat kondisi Jembatan Kayu Aro selama kurang lebih 15 menit, rombongan Wamen PU kemudian bergerak menuju Nagari Saniang Baka. Kunjungan lanjutan tersebut menjadi bagian dari agenda peninjauan dampak bencana di wilayah Kabupaten Solok.
Kehadiran jajaran Kementerian PU diharapkan membuka jalan bagi percepatan penanganan berbagai kerusakan infrastruktur. Bagi masyarakat terdampak, pemulihan bukan sekadar membangun kembali fasilitas yang rusak, melainkan mengembalikan akses, pelayanan publik, serta roda kehidupan yang sempat terganggu akibat bencana.
Pemerintah Kabupaten Solok berharap koordinasi langsung dengan pemerintah pusat dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
Dan sehingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascagalodo dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mengutamakan keselamatan masyarakat. (Yef)